Pemerintah Daerah Teken MoU dengan Kejari Pesisir Selatan

PESSEL,   - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan jalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan tentang Penandatanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding ) oleh Bupati Pesisir Selatan Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd dan Kepala Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Raymund Hasdianto Sitohang, S.H., M.H tersebut berlangsung di Ruang Kerja Bupati Pessel, Rabu (22/06).

Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar menyampaikan Pemerintah Daerah Bersama Kejari Pesisir Selatan akan Menandatangani Kesepakatan Bersama Tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Baca juga: Ombudsman RI Terima 375 Aduan Masyarakat Terkait Seleksi CASN 2021

"Dimana Kejari Pessel dapat memberi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya kepada Pemerintah Daerah, "ungkapnya.

Turut hadir pada acara tersebut, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda Pesisir Selatan, dan Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Baca juga: Teddy Setiadi: RUU Provinsi dapat Percepat Tercapainya Kesejahteraan Masyarakat

Bupati Melanjutkan, disamping itu terkait dengan tindakan hukum lainnya yang dapat di berikan oleh Kejari Pesisir Selatan dalam kedudukan sebagai konsiliator, mediator, dan fasilitator, dalam penyelesaian permasalahan atau perselisihan yang timbul dibidang perdata dan Tata Usaha Negara.

"Tentunya kesepakatan bersama ini tujuannya untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi para pihak dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang hukum dan tata negara terutama untuk kabupaten yang kita banggakan ini, " ujarnya.

Baca juga: Kemenhub Bakal Kembangkan Pelabuhan Panasahan Painan Tahun 2023, Ini Fokusnya

Bupati menyebutkan, dalam hal pelaksanaannya nanti pasti ada hambatan atau pun masalah yang di hadapi di lapangan baik secara aktif dan pasif yang dapat mengganggu fungsi pelayanan pemerintah daerah.

"Maka dari itu saya harapkan Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dapat menjadi lembaga yang memberi saran bagi aparatur pemerintah daerah di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan, ini khususnya dalam menciptakan produk-produk hukum, " pungkasnya

Baca juga: Honorer di Pemprov Sumbar Terancam Dihapus, Hanya 20 Persen yang Bisa Ditampung Kembali

Sementara itu, Kajari Pesisir Selatan Raymund Hasdianto Sitohang, S.H., M.H menyambut baik atas penandatanganan MoU ini karena menurutnya momentum ini sangat lah berharga.

"Semoga dengan adanya nota kesepakatan ini dapat membangun sinergi serta saling mendukung, supaya dapat melengkapi satu sama lain dalam menjalankan roda pemerintahan" ungkap Kajari.

Baca juga: Guspardi Gaus: Perlu Instruksi Menteri Agar Pemda Fasilitasi KPU dalam Pemilu 2024 Mendatang

Lanjutnya, Pihaknya juga siap bersinergi dengan memberi pertimbangan, pendampingan dan bantuan hukum kepada Pemkab Pesisir Selatan di bidang perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) sesuai kesepakatan.

“Kami selaku Jaksa Pengacara Negara dengan senang hati memberikan pendampingan bagi semua OPD untuk berkonsultasi dengan kami tentang permasalahan hukum yang sekiranya kurang dipahami, "katanya

Kejari Pesisir Selatan siap membantu dan memberikan sosialisasi dan kami berharap nota kesepahaman maupun perjanjian kerjasama yang telah dibuat dan ditandatangani bersama tadi segera dapat diimplementasikan dalam berbagai kegiatan nyata dengan penuh kesungguhan. (*)